NIM : 6670150066
Prodi/Kelas : Ilmu Pemerintahan/IVA UNTIRTA
Dosen
Pengampu : Abdul Hamid Ph.D
Orang Kuat Lokal di
Dunia Ketiga
Pada
tulisan saya kali ini akan memaparkan tentang Bosisme atau biasa kita
menyebutnya dengan “penguasa lokal” atau “orang kuat lokal” yang terdapat di
wilayah asia tenggara khususnya di negara Indonesia, Thailand, dan Filipina.
Seperti halnya dalam ulasan yang dipaparkan miqdal, miqdal mencoba menerangkan
mengapa orang kuat lokal yang berhasil melakukan kontrol seringkali efektif
menangkap sebagian negara dunia ketiga, “mereka berhasil menempatkan diri atau
menaruh anggota keluarga mereka pada sejumlah jabatan penting demi menjamin
alokasi sumber-sumber daya yang berjalan sesuai dengan aturan mereka sendiri
ketimbang menurut pada aturan-aturan yang dilontarkan dalam retorika resmi,
pernyataan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di ibukota
atau dikeluarkan oleh pelaksana peraturan yang kuat” (Miqdal 1998: 256)
A.
Filipina
Budaya politik lokal yang bersifat
patron klien di Filipina sudah ada sejak perang dunia kedua, yang dimana para
akademisi pun sudah melazimkan hubungan patron klien yang terjadi di negara
tersebut karena terdapat kegigihan elite pemilik tanah dalam melanggengkan
usahanya. Dalam perpolitikan di Filipina kecurangan dalam Pemilu seperti
pembelian suara, atau kekerasan politik sudah meluas sejak lama, sehingga di
Filipina angka Pemilihan umum ulang sangat tinggi. Semua itu dikarenakan sudah
mengakarnya para bos lokal di Filipina, yang sebenanrya tak mencerminkan
kekuatan hubungan patron klien ataupun kekuasaan dan sistem oligarki tanah,
tetapi lebih mewakili keganjilan struktur kelembagaan negara, subordinasi yang
khusunya amat menyekat aparatur negara dengan pejabat yang ada disetiap
daerahnyayang dipilih pada jaman penjajahan Amerika (1940-1941) sangat berbeda
dibanding birokratisasi dan penyekatan negara-negara kolonial dikawasan lain,
dan bergabung dengan permulaan yang mungkin dengan longgar diistilahkan
“akumulasi primitif” yang malah memfasilitasi munculnya bosisme di filipina
pada abad XX.
B.
Thailand
Bosisme yang terjadi di Thailand diistilahkan
sebagai akumulasi primitif yang dimaknai sebagai tahap perkembangan kapitalis
dengan golongan penduduk yang signifikan yang telah kehilangan kontrol langsung
terhadap alat-alat produksi dan sumber-sumber langsung mata pencaharian. Dalam
kondisinya banyak pemilih yang mengalami tekanan klientilistik, koersiif, dan
Moneter maupun keterpuasan jabatan-jabatan negara dan sumber-sumber negara bagi
akumulasi modal serta kontrol terhadap komando puncak perekonomian lokal.
Thailand sangat kental kaitannya dengan bos-bos lokal di asia tenggara, karena
pada waktu itu dibawah pemerintahan militer dan politik birokrasi di thailand
hingga tahun 1970-an, banyak sekali hambatan-hambatan kelembagaan atas cikal
bakal manifestasi bosisme lokal yang cukup signifikan. Terlebih lagi thailand
menggunakan kuasa Chao Pao atau bapak
pelindung sebagai pemegang kekuasaan terbesar karena mereka berhasil memberikan
pialang suara dalam pemilihan umum. Chao
Pao juga menjadi terkenal karena pera mereka dalam kontrol terhadap gurita
negara ditingkat lokal.
C.
Indonesia
Sedangkan di Indonesia berbanding
terbalik dengan dengan pola Bosisme yang terdapat di Thailand, dan Filipina. Yang
dimana Bosisme di Indonesia lebih berkembang lebih luas dan lebih mengakar yang
sangat terlihat jelas pada era kekuasaan Soeharto (1996-1998), karena Pada
implementasinya organisasi kekuasaan negara pada masa itu sangat terbatas.
Sedangkan di Indonesia itu sendiri berbeda dari bosisme Filipina dan thailand,
dimana yang menjadi bosisme nya itu sendiri merupakan mafia jaringan dan marga/dinasti di beberapa daerah
muncul mafia dan jaringan lokal dibawah kepemimpinan bangsawan lokal serta para
pewakil pemuka agama dan etnis yang berperan penting dalam mobilisasi kekerasan
pada setiap konflik komunal di seluruh nusantara. Secara keseluruhan jelas bahwa
beberapa tahun terakhir menyaksikan tumbuh dan dan berkembang kekuasaan mafia
jaringan dan marga lokal di seluruh negeri yang berjalan berdampingan dengan
pergeseran kepemilihan umum yang kompetitif dan devolusi besar besaran
kekuasaan negara kedewan DPRD juga berlimpahnya sesuatu yang berbeda dari pola
bos-bos lokal di negara Filipina dan Thailand yang menyebar luas di Indonesia.
Kekuasaan lokal di Indonesia tampak nya tidak di monopoli oleh “orang kuat”
individual atau “Dinasti”. Alih alih kekuasaan ekonomi serta politik pada
tingkat kabupaten Kota Madya dan Provinsi di Indonesia terlihatnya di hubungkan
dengan sesuatu yang di artikan longgar, agak samar-samar, dan kelompok yang
gampang berubah serta adanya jaringan pengusaha politikus dan pejabat. Kesimpulannya
kekuasaan tersebar dan terbagi-bagi daripada terpusat ditangan orang kuat
perorangan. Namun Demikian, tanggapan alternatif lebih sesuai dengan analisis
Filipina dan thailand yang disodorkan oleh analisis mendekati landasan struktur
kelembagaan mikro yang kini makin dilengkapi dengan dengan pemilihan umum dan desentralisasi negara Indonesia.
Komentar
Posting Komentar